Bantuan Madrasah Tidak Politis

Jakarta (Pinmas)–Tak ada kepentingan politik apa pun dalam program pemberian dana bantuan untuk madrasah. Dana bantuan yang diberikan Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah swasta sudah proporsional dan terprogram.

“Implementasi program telah sesuai dengan rencana dan data yang mengacu pada education management information system,” kata Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat, menanggapi isu yang beredar di kalangan anggota DPR bahwa ada tendensi politik di balik program itu.

“Siapa pun menterinya, parpol atau tidak, kita (Kemenag) luncurkan programnya dan bekerja profesional,” ujar dia kepada Republika, Ahad (13/2).

Sekadar gambaran, pada 2009, pemerintah menggelontorkan bantuan rehabilitasi untuk 24.600 ruang madrasah ibtidaiyah (MI). Bantuan itu, kata dia, menghabiskan dana sebesar Rp 2,2 triliun.

Bahrul menjelaskan, pemberian ban tuan itu mempunyai standar, sistem, dan mekanisme masing-ma sing. Besaran bantuan yang disalur kan disesuaikan dengan sistem yang se lama ini berlaku. Misalnya, dana ban tuan ruang kelas baru ditentukan antara lain oleh volume murid dan ke butuhan ruang, sedangkan rehabi li tasi ruang salah satunya bergantung pada tingkat kerusakan ruang yang ada.

Anggaran yang ada, kata Bahrul, su dah memperoleh persetujuan dan telah dibahas oleh DPR. Karena itu, langkah subsidi madrasah berikut nominal yang diberikan dinilai sudah tepat. Sebab, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan untuk pengembangan madrasah sebagai salah satu kekuatan pendidikan di Tanah Air.

Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag, A Saifuddin, mengatakan ban tuan untuk madrasah sudah terprogram dari tahun ke tahun. Dijelaskan, pada 2011, pemerintah mengang garkan bantuan untuk ruang kelas baru (RKB) sebe sar Rp 200 juta un tuk tingkat madra sah ali yah (MA), sedangkan tingkat madra sah tsanawiyah (MTs) mendapat ban tuan Rp 180 juta dan MI Rp 160 juta.

Besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.(re/nashih)